BERITA EKONOMI

Hari Ini, Ekspor Mineral Resmi Dilarang!

Minggu, 12 Januari 2014 11:01 wib

Dani Jumadil Akhir - Okezone

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk menjalankan secara penuh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang melarang ekspor bahan mentah. Keputusan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor (PP) Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku mulai 12 Januari 2014 pukul 00.00 WIB.

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pada dasarnya PP tersebut pertama menjalankan UU Nomor 4-2009, dan kedua jiwa dari UU tersebut adalah meningkatkan nilai tambah.  “Maka sejak 12 Januari 2014, pukul 00.00 WIB ini tidak lagi dibenarkan atau bahan mentah untuk kita ekspor, dalam arti bahwa harus dilakukan pengolahan atau pemurnian,” ungkap Hatta, seperti dikutip laman Setkab, Minggu (12/1/2014).

Penerbitan ini setelah pemerintah menggelar rapat terbatas kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat kemarin.

Hatta menambahkan, pihaknya telah melaporkan kepada Presiden SBY mengenai peraturan pemerintah sebagai perintah UU Nomor 4 tahun 2009 untuk melaksanakan UU itu. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menambahkan, Presiden sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 yang isinya adalah melaksanakan Undang-Undang  Nomor 4 tahun 2009 tentang.

“Terhitung mulai jam 00.00 tanggal 12 Januari 2014 dilarang lagi mengekspor bahan mentah tambang atau ore. Tujuannya adalah sesuai dengan roh Undang-Undang tersebut adalah untuk menaikkan nilai tambah,” jelasnya. Menurut Jero, dalam PP tersebut ada  nilai ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 

“Pertimbangan kami pemerintah dalam mengeluarkan PP ini adalah pertama mempertimbangkan tenaga kerja. Jangan sampai tenaga kerja yang susah kita ciptakan terus terjadi PHK besar-besaran,” ungkap Jero. Selain itu, PP tersebut juga mempertimbangkan ekonomi daerah sehingga implikasi PP ini diharapkan tidak memberatkan pembangunan ekonomi daerah.


Berikutnya, lanjut Jero, PP ini juga mempertimbangkan agar perusahan dalam negeri tetap bisa  menjalankan operasinya bagi yang sudah dan akan melakukan pengolahan. “Jadi itulah inti PP yang ditandatangani Presiden,” ujar Jero.

Menteri ESDM Jero Wacik berjanji nantinya akan menjelaskan lebih detail termasuk ada peraturan Menteri ESDM, Peraturan  Menkeu dan Peraturan Menteri Perdagangan (Mendag). “Ini sudah berlaku PP, dan sudah didaftarkan dalam Lembaran Negara Nomor 5489 tgl 11 Januari 2014/TLN. Dan ini kami meyakini semua juga yang kami hubungi meyakini UU ini akan baik bagi kita semua,” pungkas Jero.

Rapat terbatas yang membahas PP Minerba itu selain dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Meneg BUMN Dahlan Iskan, Menteri Keuangan M. Chatib Basri, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Mendag Gita Wirjawan. (wdi)

Sumber :http://economy.okezone.com/read/2014/01/12/19/925221/hari-ini-ekspor-mineral-resmi-dilarang